Sumber : Koran SINDO

PADANG(SINDO) – Departemen Pendidikan (Depdiknas) menyatakan sekitar 40% program studi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia belum terakreditasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengatakan akan segera menerbitkan proses administrasi sejumlah PTS yang belum mendapatkan akreditasi tersebut. Pihaknya berharap pada 2012 semua kampus sudah memiliki syarat administrasi itu. ”Setelah itu, PTS yang tidak mengurus izin dan akreditasi tidak boleh mengeluarkan ijazah,” kata Fasli di Padang kemarin.

Fasli menjelaskan,sekitar 40% PTS itu terdiri atas PTS yang belum pernah mengurus akreditasi, tidak lulus akreditasi, serta masa akreditasinya sudah habis.Menurut dia, banyaknya PTS yang tidak terakreditasi karena sebelum keluar Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, memang PTS tidak diharuskan mendapatkan akreditasi.

Untuk itu,kata Fasli,mulai sekarang pemerintah bekerja keras membantu meningkatkan mutu PTS dengan memberikan beasiswa pada mahasiswa dan dosen, memberikan hibah dalam bentuk fasilitas dan alat pengajaran, serta mengirim dosen belajar di luar negeri. Menyinggung standar akreditasi,Fasli mengatakan bahwa nilai A,B,dan C boleh, tetapi yang tidak boleh adalah tidak terakreditasi sama sekali. Dia mengungkapkan, terdapat 10 persyaratan bagi PTS untuk mendapatkan akreditasi.

Persyaratan tersebut antara lain kualifikasi dosen dan mahasiswa serta sarana-prasarana. ”Jadi bagi yang memenuhi kriteria tersebut, nilai akreditasinya bisa lebih baik,”tuturnya. Fasli mengatakan, kini Ditjen Dikti berupaya memperbanyak asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan memberikan dana lebih besar untuk mengadakan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan mengundang aksesor sehingga dapat menjelaskan tentang sumber kejanggalan akreditasi.

”Kini BAN-PT juga tengah memfokuskan pada akreditasi akademi yang akan dibuat lebih spesifik, karena dulunya umum saja,” katanya. Menanggapi hal ini,Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Suyatno mengatakan memang banyak kendala yang menjadikan banyak program studi di PTS yang belum terakreditasi, di antaranya keterbatasan asesor yang dimiliki BAN-PT. ”Kemampuan BAN-PT terbatas sehingga banyak PTS yang mengajukan proposal untuk akreditasi belum dipenuhi,” katanya ketika dihubungi SINDO tadi malam.

Selain itu,terang Suyatno, persiapan bagi PTS untuk mendapatkan akreditasi memang butuh waktu lama. Hal itu terkait pengumpulan dokumen bagi syarat pengajuan akreditasi. ”Laporan perkembangan akademis setiap semester PTS harus ditunjukkan. Karena itu, perlu waktu untuk mengumpulkannya,” ujarnya. Apalagi, lanjut dia, standar pengajuan akreditasi bagi PT saat ini tergolong tinggi. Karena itu, PTS berusaha mewujudkan standar itu terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke BAN-PT.

”Kalau ingin akreditasi A, misalnya, itu harus standar PT di Asia, terutama soal kualifikasi dosen, rasio jumlah mahasiswa dan dosen, serta sarana dan prasarana,” ujarnya. Namun, Suyatno mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong para pengelola PTS untuk segera mengajukan proses akreditasi.Hal ini selain untuk melindungi masyarakat banyak terkait kualitas sebuah perguruan tinggi, juga terkait dengan daya saingnya dengan perguruan tinggi lain.

”Kalau akreditasinya bagus, kan kualitasnya tentu akan tinggi.Namun,saya kira sekarang kesadaran PTS untuk meminta akreditasi sudah besar, karena mereka menilai hal itu penting untuk didapat,”terangnya. Sementara itu Ketua Umum Aptisi Suharyadi menambahkan, saat ini sanksi dari pemerintah dengan tidak mengeluarkan ijazah terhadap PTS yang belum terakreditasi masih longgar. Karena itu, masih banyak PTS tidak mengikuti aturan tersebut.

”Tetapi ke depannya pasti akan diperketat. Karena itu, saya tekankan para pengelola untuk segera mengakreditasi program studinya, karena masyarakat tentunya akan menilai dari kualitas dari akreditasi PT tersebut,” katanya. (rendra hanggara/ant)