Sebagai rangkaian dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2010, Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel Pendidikan.

Tema lomba penulisan artikel sejalan dengan tema Hardiknas 2010, yaitu: “Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa”

Kriteria Lomba :

1. Lomba terbuka untuk umum, kecuali pegawai Kemdiknas Pusat;
2. Artikel adalah karya asli dan belum pernah diterbitkan sebelumnya;
3. Panitia berhak menggugurkan pemenang apabila di kemudian hari artikel terbukti bukan karya asli dan sudah pernah diterbitkan;
4. Artikel dimuat pada harian surat kabar yang terbit di Indonesia dari 20 Mei – 20 Juli 2010;
5. Bukti pemuatan artikel dan fotokopi identitas penulis dikirim ke alamat panitia lomba: Pusat Informasi dan Humas, Gedung C lt. 4, Kemdiknas, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
6. Artikel diterima panitia paling lambat 22 Juli 2010 (sesuai bukti pengiriman);
7. Setiap penulis bisa mengirimkan lebih dari satu artikel;
8. Hasil lomba akan diumumkan melalui www.kemdiknas.go.id dan pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk diundang menghadiri penyerahan hadiah pada acara puncak Hardiknas 2010 (pertengahan Agustus 2010);
9. Pemenang terdiri dari I, II, III, dan harapan I, II serta berhak atas hadiah dan Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional;
10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Sumber : KEMDIKNAS

Sumber : Media Indonesia
Jumlah penganggur terdidik di Indonesia setiap tahun terus bertambah, seiring dengan diwisudanya sarjana baru lulusan berbagai perguruan tinggi (PT). Para sarjana pengangguran itu tidak hanya lulusan terbaik PT swasta, tetapi juga PT negeri kenamaan.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, tepatnya Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) terus meningkat. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.

Sarjana yang menganggur itu sebagian besar berasal dari jurusan sosial nonkependidikan, agama, dan sebagian lagi jurusan eksak (MIPA). Dari jurusan eksak dan teknik hanya sedikit menyumbang jumlah pengangguran. Itu karena sebagian besar jurusan eksak dan teknik sudah terserap di berbagai industri dan perusahaan BUMN. Fenomena meningkatnya jumlah pengangguran terdidik menimbulkan keprihatinan kita bersama. Selain menunjukkan adanya ketimpangan (mismatch), itu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan bagi rakyatnya.

Jika dikaji dari perspektif sosiologi, meningkatnya pengangguran terdidik jelas membahayakan. Para penganggur itu sangat rentan melakukan tindak kriminalitas. Bahkan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, para sarjana pengangguran itu bisa menciptakan kejahatan baik di dunia nyata maupun dunia maya (internet). Seperti pembobolan bank melalui situsnya, menyebar virus komputer yang mematikan, sampai mengacak-acak data kependudukan.

Meledaknya jumlah pengangguran terdidik jauh hari sudah diramalkan pakar pendidikan Ivan Illich (1972). Menurutnya, akan tiba masa pendidikan menjadi tidak berguna dihadapkan dengan kehidupan nyata. Padahal pendidikan sudah terlalu banyak menyerap biaya, tetapi hasilnya kurang optimal. Bahkan, hanya menghasilkan para pemalas yang tidak terampil, yang mengincar pekerjaan formal dan ringan.

Ubah paradigma

Guna menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik, tidak ada pilihan bagi perguruan tinggi (PT) dan dunia pendidikan untuk mengubah paradigma. Jika semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual (kognitif), kini harus dibarengi penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Pasalnya, berbagai penelitian menunjukkan keberhasilan mahasiswa bukan ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Singkatnya, tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20%-30%, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru menyumbang 80% keberhasilan anak di kemudian hari.

Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship, tulis Pinchot (1988), merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat. Lebih dari itu, jiwa dan semangat kewirausahaan juga sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, melainkan juga merangsang terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana strategi menanamkan jiwa kewirausahaan itu?

Dalam pandangan Husaini Usman (2008), jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Hanya, proses penanamannya harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata kuliah kewirausahaan seyogianya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata kuliah lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif.

Agar mahasiswa tidak bosan, pelajaran kewirausahaan harus dikemas secara menarik, sistematis, dan disesuaikan dengan tingkatan usia anak didik, serta dalam kondisi menyenangkan. Sebagai praktiknya, pihak kampus perlu mengundang para pelaku bisnis yang sukses. Mereka diminta menerangkan atau menceritakan perjalanan hidup, dan bagaimana kiat-kiat agar usaha bisa sukses. Kisah hidup itu paling tidak akan merangsang para mahasiswa untuk meneladaninya.

Jika memungkinkan, pihak kampus perlu memperbanyak pendirian usaha nyata. Misalnya gerai penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Selanjutnya, secara bergantian para mahasiswa mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Kegiatan ini selain sebagai proses magang kerja, juga akan memperkenalkan mahasiswa pada kondisi usaha riil.

Menyiasati peluang

Fenomena ketimpangan lulusan PT dengan dunia kerja harus disikapi dengan jeli, kreatif, pantang menyerah dan penuh kearifan. Entah dari calon mahasiswa, orang tua, pengelola PT, entah pemerintah sebagai stakeholder pendidikan. Bagi mahasiswa, sejak awal memasuki PT harus disiapkan mental bahwa kuliah bukan segala-galanya. Persiapan mental itu selanjutnya dibarengi sikap membuka diri, cerdas menyiasati peluang, dan kreatif mencari ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk kehidupan kelak. Benar kuliah tidak boleh ditinggalkan, tetapi tidak ada salahnya jika mereka juga mengikuti berbagai training; semisal training sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan finansial dan jiwa kewirausahaan.

Mengikuti berbagai pelatihan bagi mahasiswa menjadi penting sebab fakta di dunia kerja menunjukkan tidak semua lulusan PT siap kerja. Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa tidak semua lulusan PT siap dipekerjakan. Banyak dunia industri yang mengeluh lantaran harus melakukan pelatihan bagi lulusan PT dalam waktu yang lama sebelum dipekerjakan.

Selain giat mengikuti berbagai pelatihan, para mahasiswa juga harus membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misalnya keterampilan bahasa asing, komputer, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya. Bagi mereka yang gemar menulis, tidak ada salahnya jika skill itu digunakan untuk menambah penghasilan sembari menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah. Singkatnya, ketika masih kuliah, para mahasiswa harus ‘prihatin’, kritis, dan kreatif.

Setelah lulus, kata Ono Suparno (2010), para sarjana–dengan berbekal keahliannya–dituntut tidak sekedar menjadi entrepreneurship biasa. Tidak hanya tidak sebanding dengan tingkat kapabilitas dan skill yang dimiliki, seorang entrepreneurship biasa hanya memiliki kemampuan menjual sebuah produk dengan mendapat keuntungan sedikit. Para sarjana itu mestinya menjadi seorang entrepreneurship berbasis teknologi atau technopreneurship, yang mampu menciptakan produk bernilai tambah hasil dengan bantuan teknologi. Technopreneurship juga akan menjadi salah satu kunci penciptaan knowledge-based economy, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Agar sukses menjadi seorang technopreneurship, para sarjana perlu memperhatikan dua konsep penting. Pertama, menjamin bahwa teknologi yang diterapkan atau dibuat bekerja dalam lingkungan target. Dengan menetapkan target, kerja yang dilakukan akan terarah efektif dan efisien. Ketepatan dan kecepatan dalam alokasi waktu itu, sangat menentukan keberhasilan seorang technopreneurship. Kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan menghasilkan keuntungan. Artinya, orientasi penciptaan sebuah teknologi sebisa mungkin diarahkan pada keuntungan berlipat, dengan terlebih dahulu meningkatkan nilai jual.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) harus menyambut baik dan mendukung para sarjana yang menjadi technopreneurship. Dukungan itu amat penting, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Bentuk dukungan pemerintah misalnya dengan mempermudah prosedur pengurusan hak paten. Selama ini proses pengajuan hak paten sangat rumit dan terkesan dipersulit sehingga sedikit perguruan tinggi (PT) yang mengajukan permohonan hak paten. Pada 2000-2005 misalnya, hanya ada sekitar 201 pengajuan hak paten dari perguruan tinggi. Padahal, hak paten merupakan kunci kesuksesan utama sebagai technopreneurship. Dengan penggunaan hak paten, penelitian di perguruan tinggi juga bisa terdorong, dan alih teknologi serta investasi bisa terangsang lebih besar lagi.

Oleh Agus Wibowo Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Bekas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah (1) tanda yang tertinggal atau tersisa (setelah dipegang, diinjak, dilalui); kesan, (2) sesuatu yang tertinggal sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi); (3) pernah menjabat atau menjadi. tetapi sekarang tidak lagi, mantan; dan (4) sudah pernah dipakai. Makna lain dari bekas adalah tempat menaruh sesuatu, wadah. Adapun bekasam/pekasam adalah ikan (daging, durian, dsb), yang diasinkan atau diasamkan, lalu dijemur atau disimpan agak lama.
Mobil bekas adalah mobil yang pernah dipakai orang lain. Baju bekas pasti tidak lagi seindah pakaian baru, malah sering kali diberikan kepada orang lain saat bakti sosial. Manusia bekas? Setiap orang, selama bertahun-tahun, telah menjadi korban dari kata-kata orang lain. Orang tua, guru, teman, pimpinan, tokoh masyarakat, politisi, disadari atau tidak, telah membentuk alam pikiran kita menjadi seperti apa yang mereka katakan. Hebatnya, kita sendiri sangat menikmati hidup dalam belenggu kata-kata bekas orang lain itu. Mereka ini disebut Jiddu Krishnamurti, dalam bukunya yang sangat inspiratif, Freedom from the Known, sebagai manusia bekas (secondhand people).
Jika demikian yang dilakukan, tanpa terasa kita telah berubah menjadi entitas bekas. Potensi kemanusiaan telah tereduksi sedemikian rupa menjadi hanya sekadar wadah, tempat menaruh sesuatu. Kebiasaan menjadi wadah, berakibat kecenderungan konformitas lebih kuat daripada kreativitas. Produktivitas, karenanya, menjadi sesuatu yang sangat sulit terjadi. Orang lebih nyaman menjadi konsumen daripada bersusah payah berupaya untuk dapat menjadi produsen. Pendidikan kita selama ini, mohon maaf, sepertinya lebih banyak menghasilkan generasi yang pandai mengeluh, membebek, dan memintas. Perubahan paradigma pendidikan diperlukan secara lebih fundamental jika kita berharap bangsa ini dapat lebih produktif dan memilik daya saing global di masa depan. Kalau tidak, pendidikan di republik ini hanya akan terus melahirkan secondhand human being.

Pendidikan karakter yang efektif
Menurut Lickona dkk (2007) terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif: (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik, (2) definisikan ‘karakter’ secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter, (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral, (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakan mendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter, (10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, (11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.
Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan–sebagai basis karakter yang baik. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.
Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. Karenanya, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral. Siswa memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai. Siswa belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan mengembangkan keterampilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, dan merefleksikan pengalaman hidup.
Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral, untuk menilai apakah segala sesuatu yang berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Pendekatan yang komprehensif menggunakan semua aspek persekolahan sebagai peluang untuk pengembangan karakter. Ini mencakup apa yang sering disebut dengan istilah kurikulum tersembunyi, hidden curriculum (upacara dan prosedur sekolah; keteladanan guru; hubungan siswa dengan guru, staf sekolah lainnya, dan sesama mereka sendiri; proses pengajaran; keanekaragaman siswa; penilaian pembelajaran; pengelolaan lingkungan sekolah; kebijakan disiplin); kurikulum akademik, academic curriculum (mata pelajaran inti, termasuk kurikulum kesehatan jasmani), dan program-program ekstrakurikuler, extracurricular programs (tim olahraga, klub, proyek pelayanan, dan kegiatan-kegiatan setelah jam sekolah).
Di samping itu, sekolah dan keluarga perlu meningkatkan efektivitas kemitraan dengan merekrut bantuan dari komunitas yang lebih luas (bisnis, organisasi pemuda, lembaga keagamaan, pemerintah, dan media) dalam mempromosikan pembangunan karakter. Kemitraan sekolah-orang tua ini dalam banyak hal sering kali tidak dapat berjalan dengan baik karena terlalu banyak menekankan pada penggalangan dukungan finansial, bukan pada dukungan program. Berbagai pertemuan yang dilakukan tidak jarang terjebak kepada sekadar tawar-menawar sumbangan, bukan bagaimana sebaiknya pendidikan karakter dilakukan bersama antara keluarga dan sekolah.
Pendidikan karakter yang efektif harus menyertakan usaha untuk menilai kemajuan. Terdapat tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian: (1) karakter sekolah: sampai sejauh mana sekolah menjadi komunitas yang lebih peduli dan saling menghargai? (2) Pertumbuhan staf sekolah sebagai pendidik karakter: sampai sejauh mana staf sekolah mengembangkan pemahaman tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mendorong pengembangan karakter? (3) Karakter siswa: sejauh mana siswa memanifestasikan pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai-nilai etis inti? Hal seperti itu dapat dilakukan di awal pelaksanaan pendidikan karakter untuk mendapatkan baseline dan diulang lagi di kemudian hari untuk menilai kemajuan.

Menjadi laksanawan
Meski tidak umum, pemunculan istilah laksanawan semoga tidak keliru–wan atau -wati adalah sebuah sufiks dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Akhiran itu biasanya digunakan bersama-sama dengan kata benda, dan dapat berarti ‘orang yang…’ Dalam perkembangannya, akhiran -wan mengalami perluasan makna sehingga dapat berarti ‘orang yang ahli dan berprofesi dalam bidang…’ Misalnya, usahawan orang yang ahli dan berprofesi dalam bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, laksanawan dimaksudkan sebagai orang yang ahli melaksanakan apa yang diyakini, orang yang berprofesi melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan hidupnya. Manusia jenis itu tidak puas dengan hanya wacana. Inilah man of action, in the real meaning. Bersatu antara kata dan perbuatan.
Semoga pendidikan karakter tidak berhenti hanya wacana karena tidak termasuk dalam program 100 hari pemerintah SBY-Boediyono. Pada poin 13, reformasi di bidang pendidikan, hanya disebut: ‘Menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dan keperluan pasar tenaga kerja. Banyak yang dihasilkan perguruan tinggi, oleh sekolah-sekolah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop dengan yang diminta pasar tenaga kerja.’ Lagi-lagi hanya soal pekerjaan, lalu di mana pendidikan karakter? Who knows?

Oleh Khoiruddin Bashori, Pengamat dan Psikolog Pendidikan

Sumber : Media Indonesia

Sumber : Media Indonesia

JUMLAH sarjana yang menganggur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari 2005, jumlah sarjana yang menganggur masih 385.400 orang. Empat tahun kemudian, yakni pada Februari 2009, jumlahnya sudah melonjak dua kali lipat menjadi 626.600 orang.

Angka pengangguran terdidik bertambah besar lagi jika digabungkan dengan pengangguran lulusan diploma yang mencapai 486.400 orang. Para penganggur terdidik itu merupakan bagian dari pengangguran terbuka secara nasional yang pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau setara dengan 8,14% dari total angkatan kerja.

Pertambahan jumlah pengangguran tingkat sarjana mesti diwaspadai. Sebab setiap tahunnya Indonesia memproduksi sekitar 300.000 sarjana dari 2.900 perguruan tinggi. Semakin besarnya angka pengangguran terdidik tentu saja berdampak buruk, yakni berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Mereka, para penganggur terdidik, bisa saja menjadi aktor intelektual kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, pengangguran terdidik adalah sebuah pemborosan. Bukankah negara sudah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan? Alokasi anggaran yang begitu besar hanya untuk memproduksi penganggur sehingga jelas sebuah pemborosan.

Dampak buruk lainnya, ini paling serius, adalah hilangnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi. Bukan rahasia lagi, untuk masuk ke perguruan tinggi dibutuhkan biaya selangit.

Semakin jelas sudah bahwa perguruan tinggi masih menghasilkan manusia pencari kerja. Celakanya, perencanaan pembangunan pendidikan tinggi tidak selaras dengan perkembangan lapangan kerja sehingga lulusannya tidak bisa terserap di lapangan kerja. → Continue

SBY, “Kami Harap Anak Didik Semakin Berkualitas”
Keluarnya PP Dosen Disambut Baik

Sumber : Galamedia
TAMANSARI,(GM)-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah menan-datangani peraturan pemerintah (PP) tentang dosen sebagai turunan dari Undang-undang Guru dan Dosen. Keluarnya PP ini mendapat sambutan baik dari berbagai perguruan tinggi di Jabar, terlebih tunjangan bagi guru besar yang naik hingga tiga kali lipat pun akan cair pada awal Juni ini.

Menurut SBY, sebagai implementasi dari UU Guru dan Dosen, pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang guru akhir tahun lalu. Dan kini, PP tentang dosen yang mengatur tentang hak dan tunjangan dosen pun sudah ditandatangani.

“Setahap demi setahap, kita tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Kami harap, ini bisa membuat anak didik semakin berkualitas,” ujar SBY pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Sabuga, Jln. Tamansari, Selasa (26/5).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo menambahkan, pihaknya pun sudah menyiapkan rapel, tunjangan, dan peraturan terkait dengan penetapan PP ini. Bahkan Depdiknas, katanya, sudah menyediakan dana sebesar Rp 9 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Terkait tunjangan, bagi guru yang lulus sertifikasi 2009 akan dibayar pada 2010 dan yang lulus 2008 dibayar tahun ini. “Sebagian tunjangan sudah dibayarkan karena sebelumnya sudah ada peraturan menteri,” ujar Bambang sambil menambahkan, dana Rp 9 triliun tersebut masuk dalam anggaran pendidikan 20%.

Lebih jelas, Dirjen Dikti Depdiknas, Fasli Jalal mengungkapkan, PP ini merupakan turunan UU Guru dan Dosen. Dalam PP ini tercantum syarat-syarat menjadi dosen yang minimal S2, jaminan profesionalisme atau tunjangan profesi, dan tunjangan khusus bagi dosen di daerah terpencil, perlindungan akademi, beban mengajar, peluang membangun organisasi, dan lainnya. “PP ini mengatur soal keseimbangan kesejahteraan dan profesionalisme,” ungkap Fasli.

Dengan ditetapkannya PP Dosen, kata Fasli, tunjangan profesi dosen pun segera cair. Tunjangan diberikan pada dosen yang sudah melakukan sertifikasi dan guru besar. Untuk guru besar, mereka mendapatkan tunjangan 3 kali lipat. Di antaranya tunjangan profesi satu kali gaji pokok dan tunjangan kehormatan dua kali gaji pokok atau totalnya sekitar Rp 13 juta. Tunjangan tersebut akan diberikan mulai Januari hingga Mei.

“Pada akhir Mei atau awal Juni ini tunjangan sudah cair. Pencairannya dirapelkan dari Januari hingga Mei,” ungkapnya sambil menambahkan, di Indonesia ada 75.000 dosen PNS, 65.000 berada di PTN dan 10.000 ditugaskan di PTS. Sementara dosen yang sudah melakukan sertifikasi pada 2008 sebanyak 8.700 dan tahun ini ada 12.000.

Telah ditandatanganinya PP tentang dosen ini disambut baik sejumlah perguruan tinggi di Jabar. Seperti yang diungkapkan Rektor UPI, Sunaryo Kardinata. Ia mengatakan, keluarnya PP Dosen ini merupakan wujud pengakuan dan kepedulian pemerintah. Namun PP ini pun harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dari tenaga pendidik. “Hak harus diimbangi dengan tanggung jawab, sehingga ada fungsi pengendalian,” tutur Sunaryo. (B.95/B.81)**

Sumber : Koran SINDO

PADANG(SINDO) – Departemen Pendidikan (Depdiknas) menyatakan sekitar 40% program studi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia belum terakreditasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengatakan akan segera menerbitkan proses administrasi sejumlah PTS yang belum mendapatkan akreditasi tersebut. Pihaknya berharap pada 2012 semua kampus sudah memiliki syarat administrasi itu. ”Setelah itu, PTS yang tidak mengurus izin dan akreditasi tidak boleh mengeluarkan ijazah,” kata Fasli di Padang kemarin.

Fasli menjelaskan,sekitar 40% PTS itu terdiri atas PTS yang belum pernah mengurus akreditasi, tidak lulus akreditasi, serta masa akreditasinya sudah habis.Menurut dia, banyaknya PTS yang tidak terakreditasi karena sebelum keluar Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, memang PTS tidak diharuskan mendapatkan akreditasi.

Untuk itu,kata Fasli,mulai sekarang pemerintah bekerja keras membantu meningkatkan mutu PTS dengan memberikan beasiswa pada mahasiswa dan dosen, memberikan hibah dalam bentuk fasilitas dan alat pengajaran, serta mengirim dosen belajar di luar negeri. Menyinggung standar akreditasi,Fasli mengatakan bahwa nilai A,B,dan C boleh, tetapi yang tidak boleh adalah tidak terakreditasi sama sekali. Dia mengungkapkan, terdapat 10 persyaratan bagi PTS untuk mendapatkan akreditasi.

Persyaratan tersebut antara lain kualifikasi dosen dan mahasiswa serta sarana-prasarana. ”Jadi bagi yang memenuhi kriteria tersebut, nilai akreditasinya bisa lebih baik,”tuturnya. Fasli mengatakan, kini Ditjen Dikti berupaya memperbanyak asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan memberikan dana lebih besar untuk mengadakan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan mengundang aksesor sehingga dapat menjelaskan tentang sumber kejanggalan akreditasi.

”Kini BAN-PT juga tengah memfokuskan pada akreditasi akademi yang akan dibuat lebih spesifik, karena dulunya umum saja,” katanya. Menanggapi hal ini,Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Suyatno mengatakan memang banyak kendala yang menjadikan banyak program studi di PTS yang belum terakreditasi, di antaranya keterbatasan asesor yang dimiliki BAN-PT. ”Kemampuan BAN-PT terbatas sehingga banyak PTS yang mengajukan proposal untuk akreditasi belum dipenuhi,” katanya ketika dihubungi SINDO tadi malam.

Selain itu,terang Suyatno, persiapan bagi PTS untuk mendapatkan akreditasi memang butuh waktu lama. Hal itu terkait pengumpulan dokumen bagi syarat pengajuan akreditasi. ”Laporan perkembangan akademis setiap semester PTS harus ditunjukkan. Karena itu, perlu waktu untuk mengumpulkannya,” ujarnya. Apalagi, lanjut dia, standar pengajuan akreditasi bagi PT saat ini tergolong tinggi. Karena itu, PTS berusaha mewujudkan standar itu terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke BAN-PT.

”Kalau ingin akreditasi A, misalnya, itu harus standar PT di Asia, terutama soal kualifikasi dosen, rasio jumlah mahasiswa dan dosen, serta sarana dan prasarana,” ujarnya. Namun, Suyatno mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong para pengelola PTS untuk segera mengajukan proses akreditasi.Hal ini selain untuk melindungi masyarakat banyak terkait kualitas sebuah perguruan tinggi, juga terkait dengan daya saingnya dengan perguruan tinggi lain.

”Kalau akreditasinya bagus, kan kualitasnya tentu akan tinggi.Namun,saya kira sekarang kesadaran PTS untuk meminta akreditasi sudah besar, karena mereka menilai hal itu penting untuk didapat,”terangnya. Sementara itu Ketua Umum Aptisi Suharyadi menambahkan, saat ini sanksi dari pemerintah dengan tidak mengeluarkan ijazah terhadap PTS yang belum terakreditasi masih longgar. Karena itu, masih banyak PTS tidak mengikuti aturan tersebut.

”Tetapi ke depannya pasti akan diperketat. Karena itu, saya tekankan para pengelola untuk segera mengakreditasi program studinya, karena masyarakat tentunya akan menilai dari kualitas dari akreditasi PT tersebut,” katanya. (rendra hanggara/ant)